Inspektorat Bergerak Cepat! GNPK-RI Beri Keterangan Terkait Laporan Desa P Kabupaten Pekalongan.

PEKALONGAN, – Dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pekalongan mulai memasuki tahap pemeriksaan. Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan secara resmi memanggil Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Pekalongan Raya guna memberikan keterangan serta melengkapi data dan bukti terkait laporan yang sebelumnya disampaikan kepada pemerintah daerah.

Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat undangan resmi yang diterima GNPK RI Pekalongan Raya sebagai tindak lanjut atas laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa di salah satu desa di wilayah Kabupaten Pekalongan. Langkah ini menjadi awal proses klarifikasi dan audit internal yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap desa yang dilaporkan.

Baca juga: H.M. Basri Budi Utomo:Proyek Negara Wajib Transparan, KDKMP Jangan Jadi Misteri

Ketua GNPK RI Pekalongan Raya, Zaenuri, mengatakan pihaknya memenuhi undangan tersebut dan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, seluruh data dan dokumen yang dimiliki telah disampaikan kepada tim pemeriksa sebagai bahan pendalaman. "Kami mengapresiasi respons cepat Inspektorat Kabupaten Pekalongan. GNPK RI telah memberikan seluruh data dan bukti yang kami miliki. Kami berharap proses ini berjalan secara transparan, profesional, dan tepat waktu sesuai amanat peraturan perundang-undangan, " ujar Zaenuri,  Selasa (24/4/2026).

Ia menegaskan, laporan yang disampaikan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola keuangan desa agar berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Zaenuri juga mengungkapkan bahwa dalam waktu 10 hari ke depan, GNPK RI akan menurunkan tim khusus guna melakukan pendalaman informasi dan pengumpulan data tambahan yang nantinya akan diserahkan kepada Inspektorat sebagai bahan pendukung pemeriksaan lanjutan.

Baca juga: MARAKNYA DUGAAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG MELAMPAUI KEWENANGAN, AKTIVIS ANTIKORUPSI PEKALONGAN RAYA MINTA DINAS KESEHATAN BERTINDAK

"Kami akan menurunkan tim khusus untuk melakukan penambahan data dan pendalaman informasi. Hasilnya akan kami serahkan kepada Inspektorat guna mendukung proses pemeriksaan lebih lanjut, " tegasnya. Sementara itu, Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan, Aji Prabowo, membenarkan bahwa GNPK RI telah memenuhi undangan klarifikasi dan memberikan keterangan kepada tim pemeriksa terkait aduan terhadap salah satu desa berinisial "P" di Kabupaten Pekalongan.

Menurut Aji, pihak GNPK RI telah memberikan informasi secara kooperatif sehingga dapat membantu proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. "Benar, GNPK RI telah memenuhi undangan dari Inspektorat dan memberikan keterangan kepada tim pemeriksa terkait aduan terhadap Desa berinisial P di Kabupaten Pekalongan. Keterangan yang diberikan cukup kooperatif, " kata Aji.

Baca juga: Aktivis Anti Korupsi Kabupaten Pekalongan Adukan Dugaan Pengondisian Tender Rp.15 Miliar ke GNPK-RI Pusat

Ia memastikan Inspektorat akan menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional sesuai dengan ketentuan dan surat tugas yang telah diterbitkan. "Atas laporan yang disampaikan GNPK RI, kami akan melaksanakan pemeriksaan secara profesional sesuai dengan surat tugas yang ada, " ujarnya. Proses tindak lanjut laporan ini diharapkan tidak hanya mengungkap fakta yang sebenarnya, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi seluruh pemerintah desa di Kabupaten Pekalongan agar semakin berhati-hati, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Langkah pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan keuangan.

Baca juga: Fantastis! Dugaan Pengembalian Dana Proyek Koperasi Desa di Batang Tembus Rp200 Juta